Energi Notes

  Tajuk bahasan yang mendominasi diskusi publik tentang energi dunia adalah perubahan iklim. Memang harus diakui bahwa krisis iklim membahayakan lingkungan dan alam di sekitar kita, mengancam kesejahteraan kita, dan kesejahteraan anak-cucu kita di masa yang akan datang. Karena produksi energilah yang bertanggung jawab atas 87% emisi gas rumah kaca dunia. Maka dengan serta merta orang-orang yang hidup di negara-negara kaya dan maju adalah penghasil emisi CO2 tertinggi dunia. Di negara-negara dimana penduduknya memiliki pendapatan rata-rata antara $ 15.000 dan $ 20.000, emisi CO2 per kapita-nya mendekati rata-rata global (yaitu sekitar 4,8 ton CO2 per tahun). Sedangkan disisi lain dunia yang lebih kaya dan maju dimana penduduknya berpendapatan rata-rata di atas $ 25.000 per jiwa, maka rata-rata emisi per kapita mereka pun ternyata lebih tinggi daripada rata-rata global. Menurunkan laju penambahan emisi CO2 terlihat gampang untuk dikampanyekan. Akan tetapi, menghadirkan energi alt

  Gambar: Bisnis.com Jalan panjang untuk meraih cita-cita sebagai negara yang memiliki ketahanan energi nasional sepertinya masih belum lagi terlihat garis finishnya. Bahkan, ketahanan energi Indonesia semakin hari terbilang semakin rapuh. Hal ini tercermin dari komentar Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma, seperti yang dilansir oleh Medcom.id . Dimana Surya Darma menyoroti fakta bahwa saat ini sebagian besar kebutuhan BBM dan LPG yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri ternyata dipasok dari impor. Sebuah ironi apabila kita melihat kilas balik sejarah ekspor energi Indonesia pada masa lalu. Dalam catatan Bisnis.com , Pertamina pertama kali melakukan ekspor sumber energi primer jenis LPG ke Jepang pada tangga 1 Agustus 1988. Direktur Utama Pertamina ketika itu, Abdul Rachman Ramly, bermaksud untuk melarungkan tanker LPG perdana ke Jepang dari Pelabuhan Khusus Arun, Lhoksumawe. Untuk itu maka Pertamina rela bersusah payah menyediakan k

Gambar: Tdworld.com Hingga penghujung Januari 2021, Perpres EBT yang banyak ditunggu oleh calon pengembang EBT ternyata tak kunjung juga terbit. Seperti yang dilansir oleh Samudranesia.id , Rancangan Peraturan Presiden terkait   Energi Baru Terbarukan (EBT) tersebut belum disahkan karena masih menunggu proses pemberian paraf dari beberapa Kementerian terkait. Kenyataan ini seperti mengkonfirmasikan kebenaran laporan Strategic Directions: Electric Industry Asia 2021 yang diterbitkan oleh Black & Veatch (BV). Sekedar untuk diketahui bahwa BV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa, pengadaan, konsultasi, dan konstruksi dengan warisan inovasi selama 100 tahun dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Secara khusus, BV menyoroti persoalah kemerosotan sektor keuangan dan lambannya progres pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Asia. Sebagaimana telah dirangkum oleh Tdworld.com , laporan tersebut disusun berdasarkan data yang diberikan oleh para senio