Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2020

Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam UU Cipta Kerja, Penguatan Peran Pemerintah Pusat

Gambar
Gambar: epa.gov Pemanfaatan Langsung Sumber Daya Alam panas bumi, merupakan proses pemanfaatan air/uap panas alamiah yang berada di bawah permukaan bumi secara langsung tanpa melalui tahapan konversi energi. Penggunaan dengan metode yang diistilahkan sebagai Geothermal Direct Use ini umum dipakai untuk menghangatkan ruangan/bangunan di banyak negara yang memiliki iklim empat musim seperti Jepang dan negara-negara nordik di Eropa. Pemanfaatan Langsung panas bumi juga bisa diaplikasikan pada budidaya tanaman rumah kaca, pengeringan bawang, pembibitan jamur merang, pembenihan ikan, pasteurisasi produk susu segar, dan berbagai proses lain yang membutuhkan energi panas. Adapun klaster panas bumi dalam UU Cipta Kerja (Ombinus Law) telah mengubah 34 Pasal dari 88 Pasal dalam UU 21/2014 tentang Panas Bumi. Meskipun berdasarkan kajian ReforMiner Institute , perubahan dalam klaster panas bumi tersebut belum mampu menguraikan permasalahan utama pengusahaan panas bumi. Kewenangan pemeri

Akankah PLTU Batubara di Suralaya Menjadi PLTS Orde Gigawatt?

Gambar
  Gambar: wikimedia.org Biaya untuk membangun baru pembangkit listrik bertenaga surya semakin murah, bahkan lebih murah bila dibandingkan dengan membangun baru PLTU batubara. Hal tersebut dinyatakan oleh Badan Energi Internasional (IEA), sehingga diprediksikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bakal menjadi primadona di masa depan . Maka wajarlah apabila Kementerian ESDM mulai mempertimbangkan untuk mengganti PLTU Suralaya, di Cilegon, Provinsi Banten, dengan instalasi PLTS Terpusat yang mampu mengimbangi produksi listrik pembangkit tersebut saat ini. Tentunya butuh ribuan panel yang harus digelar ibarat tikar di atas ladang surya masa depan di Suralaya, supaya mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 3400 MW selama 24 jam setiap harinya. Diantara pertimbangan Pemerintah untuk menutup PLTU Suralaya adalah karena pembangkit itu sudah sangat tua sehingga efisiensi semakin turun. Seperti yang diwartakan oleh The Jakarta Post pada 30 November silam, Dirjen EBTKE Kementer