Ketahanan Energi Nasional dalam Konstelasi Global Tanpa Paradigma Politik Isolasi (Bagian 1)

Gambar: Pixabay

Ketahanan energi adalah jaminan bagi pembangunan nasional yang keberlanjutan. Aksesibilitas, daya beli, dan ketersediaan merupakan tiga pilar utama ketahanan energi nasional suatu bangsa.

Ketahanan energi sering dikaitkan dengan isu swasembada, karena keswasembadaan merupakan cita-cita seluruh umat manusia yang terbentuk secara alamiah. Ada rasa kebanggaan dan percaya diri apabila seluruh kebutuhan kesehariaannya dapat dipenuhi sendiri tanpa harus bergantung pada bangsa lain.

Dalam perspektif geopolitik, isu swasembada energi kental pembahasannya dalam masyarakat negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Bahkan mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger pernah mengatakan, “Bila Anda mampu mengontrol energi, Anda akan sanggup mengendalikan negara.”

Berangkat dari pengalaman embargo minyak mentah yang dilakukan oleh negara-negara Arab, penghentian pasokan gas dari Venezuela ke Eropa serta keberadaan Arab Saudi yang selalu mengancam ekonomi negara maju dengan 'senjata minyak mentah'; telah mendorong politisi di negara-negara importir migas untuk menyerukan kampanye swasembada energi.

Dalam catatan Gal Luft selaku wakil direktur pada Institute for the Analysis of Global Security (IAGS), tidak ada negara yang lebih disibukkan dengan hal ini selain Amerika Serikat, dimana isu swasembada energi telah menjadi andalan kebijakan Washington selama delapan periode kepresidenan sejak era Nixon hingga Obama.

Satu-satunya perbedaan antara Republican dan Demokratic adalah sisi manajemen saja, adapun mengenai isme swasembada energi maka kedua partai dalam sistem politik AS tersebut sepakat.

'Orang Republican' menawarkan solusi manajemen suplai dengan slogannya ‘Drill Baby Drill’, yang bermakna bahwa AS harus memanfaatkan cadangan migas nasionalnya supaya swasembada energi tercapai. Sedangkan 'Orang Democratic' lebih menekankan pada sisi manajemen permintaan (demand side) melalui optimalisasi teknologi yang mampu menghemat penggunaan bahan bakar serta penerapan sistem perpajakan.

Pilpres AS pada tahun 2020 pun menampilkan pertarungan Republican lawan Democrat dengan pandangan seperti yang telah dikemukakan oleh Luft. Kali ini mantan wakilnya Barrack Obama, Joe Biden, maju menantang petahana dengan membawakan agenda transisi energi bagi AS. 

Dalam rencana strategisnya, Biden mengkampanyekan bahwa dirinya akan fokus pada riset dan pengembangan energi ramah lingkungan serta perbaikan sistem fiskal agar sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik dapat tumbuh pesat di AS. Hal yang bertolak belakang dengan agenda Donald Trump yang hendak menghapus seluruh aturan yang menghambat pengembangan sektor migas dan batu bara.

Tapi kembali lagi ke isu swasembada, ternyata agenda kedua capres AS tersebut masih juga menawarkan swasembada sebagai solusi ketahanan energi nasional mereka. 

Alhasil, sebagian besar penduduk AS hingga kini percaya bahwa swasembada energi akan meningkatkan jaminan keamanan nasional, mengurangi krisis utang dan menyehatkan APBN, serta membuat harga BBM jadi murah dan stabil. Gagasan ini kemudian menyebar keseluruh dunia dan menjelma menjadi falsafah baru dalam ekonomi energi.

Menurut Gal Luft, falsafah seperti itu muncul akibat publik dijejali dengan mitos dan pemahaman yang tidak komprehensif tentang cara kerja pasar energi global di era modern. Mengingat elemen substansial dalam ketahanan energi ada dua, yaitu menjaga pasokan energi mengalir tanpa henti dan memastikan masyarakat mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Dimana dalam era globalisasi, swasembada energi belum mampu menjamin kedua hal tersebut bisa terwujud.

Lantas bagaimana konsep ketahanan energi yang bebas dari isu swasembada?

Nantikan kelanjutannya pada Bagian 2.