Sinyal Halus Transisi Energi Indonesia

Seiring dengan menurunnya harga listrik dari energi baru terbarukan (EBT), muncul kecenderungan baru dalam bisnis energi. Transisi dari energi fosil ke EBT terjadi secara cepat di negara-negara konsumen energi terbesar dunia. 

(Foto: greentechlead.com)

Tahun 2020 ini penduduk benua Eropa untuk pertama kalinya mencatat kondisi dimana produksi listrik energi terbarukan mampu melampaui produksi listrik dari energi fosil.

Harga listrik dari surya dan angin diproyeksi secara global akan lebih murah pembangkit batu bara pada 2030 mendatang. Hal tersebut membuat investasi pembangunan solar PV baru jadi lebih murah dibandingkan dengan mempertahan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) eksisting. Dengan demikian maka potensi penurunan nilai dan kerugian aset menjadi besar sehingga PLTU tak lagi kompetitif.

Gambar oleh Sumanley xulx dari Pixabay 

Dalam strategi transisi energi yang pernah disampaikan oleh Menteri ESDM ditarget dalam tiga tahun ke depan semua pembangkit listrik tenaga diesel sudah diganti dengan pembangkit dari EBT. Hal tersebut guna memenuhi target 23% energi terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2025.

Pertamina sendiri selaku BUMN yang identik dengan minyak dan gas bumi ternyata juga punya strategi transisi energi subholding EBT milik perusahaan plat merah tersebut. Ternyata Pertamina tak mau ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan migas internasional yang telah lebih dulu memiliki cetak biru pengembangan EBT seperti halnya raksasa energi asal Inggris, British Petroleum.

Selaras dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Bidang Energi Kantor Staf Presiden, transisi energi pasca pandemi Covid-19 perlu menjadi perhatian pemerintah karena Indonesia harus dapat mengurangi ketergantungan pada kondisi pasar terhadap energi fosil.

Gambar oleh Peggy und Marco Lachmann-Anke dari Pixabay 

Berkembangnya EBT memang identik dengan kemandirian energi karena teknologi energi terbarukan mendorong pemanfaatan sumber daya energi lokal agar lebih efisien. Sehingga menjadi pilihan banyak negara dimana Jepang merupakan negara Asia yang paling progresif dalam kebijakan dalam negerinya untuk mengembangkan potensi EBT setempat.

Kemudian ada hal lain yang juga menarik untuk direnungkan yaitu tentang keberadaan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM yang sejak pertengahan 2019 belum memiliki pejabat definitif. Menteri ESDM belum tunjuk Dirjen Migas definitif yang hingga saat ini masih emban oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial setelah sebelumnya dijabat oleh Djoko Siswanto.

Gambar oleh ElasticComputeFarm dari Pixabay 

Menarik karena bila dicermati ternyata kosongnya jabatan Dirjen Migas itu terjadi seiring dengan batalnya berbagai komitmen investasi di sektor hulu dan hilir migas seperti Shell yang menyatakan selamat tinggal Blok Masela. Atau langkah ragu-ragu Chevron untuk tetap ikut serta dalam proyek Indonesia Deepwater Development di Kalimantan. Dan juga terjadi ketika Pertamina gagal dengan Aramco di kilang Cilacap.

Padahal bisnis hulu migas nasional semestinya butuh pawang khusus untuk menjaga investasi agar tidak terdampak secara negatif akibat berlakunya aturan Abandonment Site Restoration (ASR) di awal 2018 sehingga KKKS wajib sisihkan dana restorasi.

Perhitungan biaya ASR benar-benar akan mempengaruhi keekonomian Kontrak Kerja Sama (PSC) yang akan ditanda tangani sejak aturan itu berlaku. Itulah mungkin sebabnya mengapa blok migas yang kontraknya habis di tahun 2018 atau yang diistilahkan sebagai blok terminasi ternyata kemudian dilimpahkan kepada Pertamina.

Dalam hukum kontrak/perjanjian itu ada azas pacta sunt servanda, dimana hukum itu mengikat sehingga kontrak menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang berkontrak. Kemudian juga berlaku azas non retroaktif, dimana hukum tidak berlaku surut sehingga dalam kontrak PSC kemudian diatur mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi antar kedua belah pihak layaknya kontrak pada umumnya.

Calon kontraktor migas pastinya akan menghitung keekonomian blok terminasi dengan mempertimbangkan menanggung semua ASR yg belum dilaksanakan dalam proposal pengalihan PSC baru yang mereka ajukan. 

Jika kontraktor yakin dengan keekonomiannya maka deal pun jadi. Namun apabila ASR bergantung pada pengembangan lapangan baru maka ada faktor resiko yang menjadi beban bagi calon kontraktor migas itu sendiri walaupun ASR itu biayanya bisa dikembalikan. 

Tak salah kiranya jika kemudian muncul dugaan bahwa Pemerintah pada prinsipnya sedang mengirimkan sinyal halus transisi energi Indonesia, dimana fokus pengembangan energi fosil dari migas tak lagi jadi hal yang diutamakan pada masa sekarang.

Seperti halnya Aramco yang hengkang dari dari mega proyek kilang Cilacap, memang secara diplomatis mereka menyatakan alasan mundurnya dari proyek RDMP itu akibat dari perbedaan nilai valuasi. 

Tapi tak menutup kemungkinan yang menjadi alasan sebenarnya adalah keragu-raguan perusahaan Arab Saudi itu akan masa depan kendaraan dengan Bahan Bakar Minyak dalam arah kebijakan energi nasional Indonesia.

Pilihan mereka ketika pertama kalinya menyatakan minat hendak membangun kilang di Indonesia pastilah karena tingginya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki secara pribadi. Artinya Saudi melihat Indonesia sebagai pasar besar bagi komoditi minyak bumi mereka.

(Foto: wikimedia.org)

Tapi kemudian sepertinya menjadi goyah ketika memperhatikan dengan seksama langkah-langkah kebijakan transisi energi seperti halnya program biodiesel di Indonesia dinilai telah menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terserang Penyakit Mematikan dari Asap Tungku, Memasak dengan Kayu Bakar Masih Terus Merenggut Jutaan Nyawa Manusia

Biodiesel Ganja Rami (Hemp Fuel) dan Harapan (Palsu) Baru Spesies Cannabis Sativa

Baterai Dari Plastik Daur Ulang, Solusi Bagi Masalah Sampah Dunia