Momok dari Kebijakan Restrukturisasi Harga BBM: Antara Mitos dan Fakta

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Sepertinya masyarakat Indonesia tidak pernah bosan dengan menyoal tentang naik-turun harga BBM dan serta merta sangat yakin bahwa pengorbanan sosial dari restrukturisasi harga BBM sangat besar sehingga dipercaya akan merusak tatanan kehidupan bangsa secara jangka panjang. Hal ini direfleksikan oleh selalu muncul topik terkait dengan harga BBM di media nasional seperti berikut:

1. Harga Beras dan BBM Paling Banyak Sumbang Inflasi 
2. Dampak Kenaikan BBM, Inflasi April di Sumbar Diprediksi Meningkat 
3. Melawan Inflasi Tinggi 

Pada sisi yang lebih objektif, telah banyak tulisan para pakar yang mencoba menguraikan masalah ini, diantaranya sebagaimana yang ditulis oleh Prof. M. Sadli (2005) tentang INFLASI DANKENAIKAN HARGA BBM dan Muhammad Rizal SE.,M.Si (2007) tentang ANALISIS DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)TINGKAT INFLASI DAN KEMISKINAN DI PROPINSI SUMATERA UTARA * (Studi Empiris PadaPerusahaan Kecil Dan Menengah) 

Diantara hal yang sangat menyentuh dari ulasan Prof. M. Sadli (2005) adalah gambaran gerakan politik dan mahasiswa yang menempatkan pemerintah sebagai musuh besar yang harus dimusnahkan hanya dengan alasan “telah” menyengsarakan rakyat dengan menaikkan mengurangi subsidi BBM. Padahal bencana besar yang sesungguhnya adalah kekacauan kekuasaan (politik) apabila yang keluar sebagai pemenang dari permusuhan ini bukan dari kalangan yang memiliki kekuatan baik secara sosial, politik, dan finansial yang memadai untuk memimpin bangsa ini.

Kelompok yang menentang kebijakan penghapusan subsidi BBM sebenarnya tidak pernah memiliki bukti empiris yang cukup kuat secara ilmiah. Belum pernah ada penelitan (sepengetahuan kami) seperti yang sudah dilakukan oleh LPEM-FEUI. Muhammad Ikhsan (2005), sebagai Kepala LPEM-FEUI, yang telah terlibat sejak tahun 2000 saat Menko Perekonomian (saat itu dijabat oleh Bapak Kwik Kian Gie) meminta LPEM untuk meneliti dampak makro BBM (klik disini untuk tautan lebih lanjut).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan Computable General Equlibrium (CGE) dan sistem permintaan, bagi mahasiswa yang pernah mengecap Ilmu Ekonomi umumnya mengetahui bagaimana peliknya kehidupan J apabila dosen pembimbing tesis Pascasarjana punya keahlian dibidang tersebut. CGE tentunya tidak mungkin dapat dibandingkan dengan penelitan regresif yang hanya menggunakan OLS, 2-SLS, bahkan Structural-VAR Analysis sekalipun karena presisi dan sensitivitas yang dapat diakomodir oleh CGE melampaui kebanyakan metode lainnya yang umum digunakan.

Hal yang penting untuk diperhatikan dari hasil penelitian LPEM-FEUI tersebut adalah indeks GINI saat menghitung distribusi subsidi, hampir semua komponen BBM, nilai yang dihasilkan nyaris mendekati 1 kecuali minyak tanah yang bernilai sekitar 0,6. Tentunya ini merupakan argumen yang sangat kuat bagi para pakar yang mengusulkan agar subsidi BBM segera dihapuskan karena indeks GINI yang mendekati 1 artinya pendapatan dalam perekonomian Indonesia hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja sehingga kesejahteraan komunal bagi rakyat Indonesia semakin jauh panggang dari api apabila subsidi BBM terus dilanjutkan.

Namun yang mengherankan adalah kelompok yang menentang kebijakan ini juga berargumen demi kesejahteraan rakyat. Entah apa standar yang digunakan untuk mengilustrasikan kesejahteraan yang dimaksud? Apakah perbaikan distribusi pendapatan bukanlah upaya untuk mensejahterakan rakyat? Sebenarnya yang dibutuhkan adalah kajian yang mampu menghadirkan bukti empiris yang kuat dari kelompok yang menentang kebijakan sehingga diskusi yang ilmiah dapat dibangun. Tapi apa lacur apabila kaidah keilmuan dikalahkan oleh yel-yel demontrasi dan retorika bahasa sekedar untuk memenangkan debat.

Benarlah perkataan Imam Syafi’i : “Aku mampu berhujjah dengan 10 orang yang berilmu, tetapi aku pasti kalah dengan seorang yang jahil, karena orang yang jahil itu tidak pernah faham landasan ilmu”