Energi Notes

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ Karena tulisan ini hanya uraian naluriah saja, maka terlebih dahulu ditegaskan bahwa segala premis-premis berikut hanya valid apabila pengembangan kompetensi SDM Nasional, penyederhanaan regulasi yang akuntabel dan transparan serta penegakan hukum yang tepat dan profesional telah dilaksanakan. Sejak tahun 2005 saat periode awal era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terobosan kebijakan fiskal untuk melakukan degradasi subsidi BBM secara periodik terus-menerus dilakukan, dan acap kali pula menuai kontroversi yang cenderung bersifat kasuistik . Diantaranya adalah penggalangan aksi yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa dan partai politik di awal Maret 2012 dalam rangka menolak kebijakan pengurangan dan pembatasan BBM bersubsidi ( klik disini untuk menyimak beritanya ), dimana sebelumnya pada akhir September 2005 drama penolakan dengan tema yang sama juga terjadi ( klik disini untuk menyimak beritanya ). Menurut penelusu

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ Deregulasi dan restrukturisasi kegiatan usaha hilir migas Indonesia menjadi topik yang ramai diperbincangkan pasca era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , dimana setelah mengumumkan pencabutan subsidi BBM dengan menaikkan harga jual Premium dan Solar dari masing-masing Rp. 6500 dan Rp 5500 menjadi Rp 8500 dan Rp 7500 pada 18 November 2014 ; Pemerintah menurunkan kembali harga jual masing-masing produk BBM tersebut pada 1 Januari 2015 menjadi Rp 7600 dan Rp 7250 dan turun ke level harga Rp 6600 dan Rp 6400 pada 19 Januari 2015. Fluktuasi harga BBM tersebut merupakan dampak dari kebijakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagaimana yang diumumkan pada 31 Desember 2014 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil tentang penetapan formula harga eceran BBM yaitu harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi. Pasar ideal bagi BBM telah menjad