Menghitung Bagian Crude Oil Pemerintah dan KKKS

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

Setelah pada tulisan sebelumnya (klikdisini untuk membaca) telah dicoba jabarkan tentang mekanisme perhitungan DBH Migas, maka tulisan kali ini kembali mengupas tema yang sama namun lebih fokus pada bagian yang lebih pragmatis yaitu tentang langkah-langkah perhitungan bagian crude oil Pemerintah dan KKKS.

Data Awal yang dibutuhkan

Data	Singkatan	Unit	Sumber
Lifting	Lifting	Barel (bbl)	BA Rekonsiliasi/SKK Migas
Harga Minyak Indonesia	ICP	USD/bbl	Ditjen Migas/SKK Migas
Investment Credit	IC	USD	SKK Migas
Cost Recovery	CR	USD	SKK Migas
Gross Revenue	GR	USD	BA Rekonsiliasi/SKK Migas
Entitlement Pemerintah	GEN	USD	BA Rekonsiliasi/SKK Migas
Bagi Hasil	ETS	USD	SKK Migas
Share Pemerintah	GS	%	Kontrak PSC/SKK Migas
Kurs Rupiah/USD	Kurs	IDR/USD	Asumsi Makro APBN/ Bank Indonesia

Pada dasarnya BA Rekonsiliasi lifting hanya menampilkan data sekunder hasil perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh SKK Migas dan Ditjen Migas. Nominal bagian pemerintah yang ditampilkan pada BA rekonsiliasi tersebut merupakan perkiraan proporsional yang akan diperoleh pemerintah dari gross revenue.

Pemerintah daerah sebenarnya dapat melakukan drawback perhitungan yang telah dilakukan tersebut apabila data share pemerintah dari Equity to be Split (ETS) diperoleh, namun sangat jarang terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal term pembagian antara KKKS dengan Pemerintah dalam PSC sehingga drawback tersebut hanya mungkin dilakukan dengan metode trial-error dengan mengasumsikan skema pajak yang dibebankan kepada KKKS.

Perlu dicermati juga bahwa peraturan perundang tidak mengatur secara rinci tentang teknis kontrak PSC, jika berpedoman pada UU 22/2001 pada penjelasan Pasal 6 (2) maka bentuk Kontrak Kerja Sama yang dimaksud adalah bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi lain yang lebih menguntungkan bagi negara. Adapun prinsip pembagian antara Pemerintah dan KKKS yang berlaku sejak tahun 2002 – sekarang  adalah 85 : 15.

Bagian-bagian penerimaan pemerintah dan KKKS dari ekploitasi minyak dan gas bumi secara sederhana dapat disajikan sebagai berikut:

KEN	=	Cost	+	Eshare1	+	FTPshare1	-	DMO
GEN	=			Eshare2	+	FTPshare2	+	DMO

Dimana:

KEN à seluruh penerimaan KKKS

GEN à seluruh penerimaan Pemerintah

KEN	=	Cost	+	α(ETS+FTP)	-	DMO
GEN	=			β(ETS+FTP)	+	DMO

α àproporsi KKKS dalam PSC (%);   β à proporsi Pemerintah dalam PSC (%);α + β = 100%

Nilai α dan β sangat ditentukan oleh term pajak yang dibebankan kepada KKKS, mengingat skema PSC 85 : 15 maka nilai α dan β dapat dijabarkan sebagai berikut:

α = 15%/(100%-Pajak);  dan β = (85% - Pajak)/(100%-Pajak)

sebagai contoh perhitungan, apabila diketahui data berikut dari BA Rekonsiliasi Lifting:

TOTAL (USD)	=	72,228,772.88
KEN (USD)	=	26,307,487.26
GEN (USD)	=	45,921,285.62
Asumsi Split Oil Tax	=	56%

Simulasi perhitungan Cost ditunjukkan oleh gambar berikut.

Demikian untuk posting kali ini tentang Menghitung Bagian Crude Oil Pemerintah dan KKKS, kami sangat mengharapkan komentar berikut saran yang membangun. Terimakasih.