Menghitung Bagian Crude Oil Pemerintah dan KKKS

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

Setelah pada tulisan sebelumnya (klikdisini untuk membaca) telah dicoba jabarkan tentang mekanisme perhitungan DBH Migas, maka tulisan kali ini kembali mengupas tema yang sama namun lebih fokus pada bagian yang lebih pragmatis yaitu tentang langkah-langkah perhitungan bagian crude oil Pemerintah dan KKKS.

Data Awal yang dibutuhkan
Data
Singkatan
Unit
Sumber
Lifting
Lifting
Barel (bbl)
BA Rekonsiliasi/SKK Migas
Harga Minyak Indonesia
ICP
USD/bbl
Ditjen Migas/SKK Migas
Investment Credit
IC
USD
SKK Migas
Cost Recovery
CR
USD
SKK Migas
Gross Revenue
GR
USD
BA Rekonsiliasi/SKK Migas
Entitlement Pemerintah
GEN
USD
BA Rekonsiliasi/SKK Migas
Bagi Hasil
ETS
USD
SKK Migas
Share Pemerintah
GS
%
Kontrak PSC/SKK Migas
Kurs Rupiah/USD
Kurs
IDR/USD
Asumsi Makro APBN/ Bank Indonesia

Pada dasarnya BA Rekonsiliasi lifting hanya menampilkan data sekunder hasil perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh SKK Migas dan Ditjen Migas. Nominal bagian pemerintah yang ditampilkan pada BA rekonsiliasi tersebut merupakan perkiraan proporsional yang akan diperoleh pemerintah dari gross revenue.

Pemerintah daerah sebenarnya dapat melakukan drawback perhitungan yang telah dilakukan tersebut apabila data share pemerintah dari Equity to be Split (ETS) diperoleh, namun sangat jarang terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal term pembagian antara KKKS dengan Pemerintah dalam PSC sehingga drawback tersebut hanya mungkin dilakukan dengan metode trial-error dengan mengasumsikan skema pajak yang dibebankan kepada KKKS.

Perlu dicermati juga bahwa peraturan perundang tidak mengatur secara rinci tentang teknis kontrak PSC, jika berpedoman pada UU 22/2001 pada penjelasan Pasal 6 (2) maka bentuk Kontrak Kerja Sama yang dimaksud adalah bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi lain yang lebih menguntungkan bagi negara. Adapun prinsip pembagian antara Pemerintah dan KKKS yang berlaku sejak tahun 2002 – sekarang  adalah 85 : 15.
Bagian-bagian penerimaan pemerintah dan KKKS dari ekploitasi minyak dan gas bumi secara sederhana dapat disajikan sebagai berikut:

KEN
=
Cost
+
Eshare1
+
FTPshare1
-
DMO
GEN
=
Eshare2
+
FTPshare2
+
DMO

Dimana:
KEN à seluruh penerimaan KKKS
GEN à seluruh penerimaan Pemerintah

KEN
=
Cost
+
α(ETS+FTP)
-
DMO
GEN
=
β(ETS+FTP)
+
DMO

α àproporsi KKKS dalam PSC (%);   β à proporsi Pemerintah dalam PSC (%);α + β = 100%
Nilai α dan β sangat ditentukan oleh term pajak yang dibebankan kepada KKKS, mengingat skema PSC 85 : 15 maka nilai α dan β dapat dijabarkan sebagai berikut:

α = 15%/(100%-Pajak);  dan β = (85% - Pajak)/(100%-Pajak)

sebagai contoh perhitungan, apabila diketahui data berikut dari BA Rekonsiliasi Lifting:

TOTAL (USD)
=
72,228,772.88
KEN (USD)
=
26,307,487.26
GEN (USD)
=
45,921,285.62
Asumsi Split Oil Tax
=
56%

Simulasi perhitungan Cost ditunjukkan oleh gambar berikut.




Demikian untuk posting kali ini tentang Menghitung Bagian Crude Oil Pemerintah dan KKKS, kami sangat mengharapkan komentar berikut saran yang membangun. Terimakasih.

Komentar

  1. permisi pak,apa bapak punya data tentang tambahan dbh migas provinsi aceh tahun 2002-2003...?mohon bantuannya ya pak untuk penelitian saya...

    BalasHapus
  2. silahkan merujuk ke KMK 237/KMK.06/2003 dan 214/KMK.O6/2002 pada pasal 2 (2), pada link berikut:
    http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/237~KMK.06~2003Kep.HTM
    http://www.djpk.depkeu.go.id/linkdata/data/bagi_hasil/KMK214.pdf

    terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. permisi lagi ya pak...tolong bantuannya untuk tahun 2004 dan 2007...

      terimakasih...

      Hapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terserang Penyakit Mematikan dari Asap Tungku, Memasak dengan Kayu Bakar Masih Terus Merenggut Jutaan Nyawa Manusia

Biodiesel Ganja Rami (Hemp Fuel) dan Harapan (Palsu) Baru Spesies Cannabis Sativa

Baterai Dari Plastik Daur Ulang, Solusi Bagi Masalah Sampah Dunia