Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2014

Menghitung Bagian Crude Oil Pemerintah dan KKKS

Gambar
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ Setelah pada tulisan sebelumnya ( klikdisini untuk membaca ) telah dicoba jabarkan tentang mekanisme perhitungan DBH Migas, maka tulisan kali ini kembali mengupas tema yang sama namun lebih fokus pada bagian yang lebih pragmatis yaitu tentang langkah-langkah perhitungan bagian crude oil Pemerintah dan KKKS. Data Awal yang dibutuhkan Data Singkatan Unit Sumber Lifting Lifting Barel (bbl) BA Rekonsiliasi/SKK Migas Harga Minyak Indonesia ICP USD/bbl Ditjen Migas/SKK Migas Investment Credit IC USD SKK Migas Cost Recovery CR USD SKK Migas Gross Revenue GR USD BA Rekonsiliasi/SKK Migas Entitlement Pemerintah GEN USD BA Rekonsiliasi/SKK Migas Bagi Hasil ETS USD SKK Migas Share Pemerintah GS % Kontrak PSC/SKK Migas Kurs Rupiah/USD Kur

MEKANISME PERHITUNGAN DBH SDA MINYAK DAN GAS BUMI: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DBH SDA MIGAS

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ Dalam mekanisme perhitungan DBH SDA Migas, struktur dari unit pelaksana tugas Pemerintahan yang menjadi pelaksana adalah: Ditjen Migas Kementerian ESDM SKK Migas Kementerian ESDM DJA Kemenkeu DJPK Kemenkeu 1.    PENETAPAN DPM OLEH DITJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM Ditjen Migas dalam menetapkan DPM menggunakan data asumsi makro APBN antara Pemerintah dan DPR, meliputi prognosa lifting nasional, kurs rupiah terhadap USD, dan harga minyak Indonesia (ICP). Hasil akhirnya dituangkan dalam SK Menteri ESDM tentang Penetapan DPM dan Dasar Perhitungan DBH SDA Migas paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan setelah berkonsultansi dengan Kementerian Dalam Negeri. 2.    PERHITUNGAN BAGIAN PEMERINTAH PER KKKS OLEH SKK MIGAS SKK Migas bertugas memperkirakan Bagian Pemerintah per KKKS melalui perhitungan Cost Recovery, Gross Revenue, dan First Tranch Petroleum. 3.    PENETAPAN PNBP MIGAS PER KKKS oleh DJA Kemenkeu Berdasarka