Menelisik PNBP Minyak dan Gas Bumi Aceh (1)

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

 Dalam perkembangan desentralisasiIndonesia pasca orde baru  Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan keuangan antar daerah melalui kebijakan Dana Perimbangan yang terbagi dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan dari propinsi dimana PNBP Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam.
Dua tulisan saya terdahulu telah menggambarkan tentang paradigma dana bagi hasil sda minyak dan gas bumi terkhusus untuk Aceh (a) dan (b) 

Sumber informasi utama yang dapat diakses secara umum tentang PNBP minyak dan gas bumi adalah Peraturan Kementerian Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dimana untuk tahun anggaran 2013 dimutakhirkan oleh PMK Nomor 20/PMK.07/2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.

Namun terkesan bahwa disisi Pemerintah Daerah beropini bahwa informasi tersebut belum cukup untuk menjadi dasar analisa untuk mengetahui jumlah total PNBP Migas di wilayah kewenangannya. Secara umum, dari data Dana Alokasi SDA Migas tersebut dapat diperoleh nilai PNBP masing-masing daerah penghasil dengan proses sbb:

PNBP Minyak Bumi dari daerah penghasil – Z:

Dimana:
PNBPMZ àPNBP Minyak Bumi Daerah Penghasil – Z
BMZ àBagian dari Minyak Bumi Daerah Penghasil – Z
BMo àBagian dari Minyak Bumi Daerah Non-Penghasil lainnya
N à Jumlah Kab/Kota Dalam Propinsi

PNBP Minyak Bumi dari daerah penghasil – Z:


 Dimana:
PNBPGZ àPNBP Gas Bumi Daerah Penghasil – Z
BGZ àBagian dari Gas Bumi Daerah Penghasil – Z
BGo àBagian dari Gas Bumi Daerah Non-Penghasil lainnya
N à Jumlah Kab/Kota Dalam Propinsi

Berdasarkan proses perhitungan tersebut maka dapat diperkirakan PNBP Minyak Bumi Daerah Penghasil Kabupaten di Propinsi Aceh, dimana diketahui bahwa:
Daerah Penghasil Minyak Bumi terdiri dari:
  1. 1)      Kab. Aceh Timur
  2. 2)      Kab. Aceh Utara
  3. 3)      Kab. Aceh Tamiang

Jumlah total Kab/Kota sebanyak 23 (dua puluh tiga).

Berdasarkan data PMK 20/PMK.07/2014, Kabupaten Aceh Utara memperoleh DBH Minyak Bumi sebesar Rp. 47,843,104,996.00; sedangkan daerah non penghasil seperti Kab. Aceh Besar, Aceh Jaya, dll mendapatkan jatah pemerataan sebesar Rp. 2,626,914,073.00; sehingga:
PNBP Minyak Bumi dari Aceh Utara = Rp. 789,489,040,000.00; dengan rincian:

(Rp47,843,104,996.00 - Rp2,626,914,073.00)x6%x(21/22)

Dengan cara yang sama dapat diperkirakan pula PNBP Migas daerah penghasil lainnya
Lokasi: Aceh, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Biofuel Alga: Menjanjikan Namun Bisa Bikin Shell dan Chevron Putus Asa

Gambar
Awal mula kemunculannya, ide untuk memanen biofuel dari alga tampak begitu menjanjikan, baik dari segi teknis maupun ekonomi. Namun kenyataannya ternyata berbanding terbalik, hingga kini belum lagi ditemukan teknologi tepat guna yang mampu memproduksi biofuel dari alga dalam skala industri. Sedangkan kompetitor lain sesama energi alternatif seperti PLTB dan PLTS, teknologinya semakin mutakhir. Kini, penggunaan energi angin dan surya sudah mengalahkan biofuel alga dari segala sisinya. Pemain besar industri energi seperti Shell dan Chevron telah mengangkat bendera putih setelah menyadari bahwa biofuel alga hanya akan jadi layak dalam waktu 50 tahun lagi, itu pun jika mereka mau membiayai penelitiannya secara berkesinambungan tanpa henti. Cuma ExxonMobil saja yang masih setia untuk menjadi donatur bagi penelitian bioful alga agar para penelitinya bisa terus bekerja. Penelitian alga sebagai sumber bahan bakar nabati mulai dikenal luas sejak tahun 1970an. Sejak saat itu berbagai upaya sudah
Baca selengkapnya

Momok dari Kebijakan Restrukturisasi Harga BBM: Antara Mitos dan Fakta

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ Sepertinya masyarakat Indonesia tidak pernah bosan dengan menyoal tentang naik-turun harga BBM dan serta merta sangat yakin bahwa pengorbanan sosial dari restrukturisasi harga BBM sangat besar sehingga dipercaya akan merusak tatanan kehidupan bangsa secara jangka panjang. Hal ini direfleksikan oleh selalu muncul topik terkait dengan harga BBM di media nasional seperti berikut: Harga Beras dan BBM Paling Banyak Sumbang Inflasi   Dampak Kenaikan BBM, Inflasi April di Sumbar Diprediksi Meningkat   Melawan Inflasi Tinggi   Pada sisi yang lebih objektif, telah banyak tulisan para pakar yang mencoba menguraikan masalah ini, diantaranya sebagaimana yang ditulis oleh Prof. M. Sadli (2005) tentang  INFLASI DANKENAIKAN HARGA BBM   dan Muhammad Rizal SE.,M.Si (2007) tentang ANALISIS DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)TINGKAT INFLASI DAN KEMISKINAN DI PROPINSI SUMATERA UTARA * (Studi Empiris PadaPerusahaan Kecil Dan Menengah)  
Baca selengkapnya

Terserang Penyakit Mematikan dari Asap Tungku, Memasak dengan Kayu Bakar Masih Terus Merenggut Jutaan Nyawa Manusia

Gambar
Sumber: Flickr.com Asap tungku kayu bakar mengandung black carbon  atau karbon hitam yang dikenal sebagai zat mematikan dan sangat berbahaya bagi kesehatan jantung dan paru-paru. Selain pada asap kendaraan bermotor dan pembangkit listrik bertenaga batu bara, karbon hitam juga ditemukan pada asap tungku kayu bakar yang dipakai untuk memasak sehari-hari. Pengguna kayu bakar untuk memasak masih tinggi di dunia. Dalam ulasan terbaru yang ditulis oleh  Megan Rowling untuk Thomson Reuters Foundation , disebutkan bahwa sekitar 4 miliar jiwa penduduk dunia masih belum mendapatkan akses terhadap bahan bakar memasak yang bersih, aman, dan terjangkau. Jika populasi penduduk dunia sekarang sebesar 8 miliar jiwa maka ada setengah dari populasi yang masih belum menggunakan bahan bakar modern dalam kehidupan kesehariannya . Valuasi kerugian global dari buruknya kualitas bahan bakar tersebut adalah 2,4 triliun USD per tahun; ditinjau dari sisi dampak buruknya pada kesehatan, iklim, dan ekonomi lokal.
Baca selengkapnya