Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2014

Bincang-bincang LNG (1)

Gambar
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ Tulisan ini merupakan kompilasi dari berbagai sumber dari pemateri-pemateri dalam beberapa seminar.  Aceh merupakan daerah yang pertama kali di Indonesia (bahkan mungkin di Dunia) yang menjadi pionir dalam kegiatan eksploitasi Gas Bumi (LNG). LNG merupakan singkatan dari Liquified Natural Gas, pengetahuan dasar yang pertama kali harus dimiliki untuk memahami tentang LNG setidaknya adalah: 1.         KARAKTERISTIK MINYAK & GAS BUMI –          KIMIA MINYAK / GAS BUMI –          PENAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI 2.         CADANGAN GAS BUMI –          JEBAKAN HYDROCARBON –          SERTIFIKASI CADANGAN –          JENIS – JENIS CADANGAN GAS BUMI KARAKTERISTIK KIMIA MINYAK DAN GAS BUMI RANTAI HYDROCARBON   (HYDROCARBON CHAIN) JENUH                                                         SENYAWA HC PARAFINIC  (ALKANA)        C1 S/D C4        BENTUK GAS        C5 S/D C19      BENTUK CAIR                C20 KEATAS   BE

Telaah Kritis terhadap Polemik RPP Migas Aceh (bagian kedua/akhir)

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ Kerangka Hukum Penerimaan Negara secara Umum Dasar hukum yang mengatur tentang Pendapatan Daerah yang belaku secara nasional adalah UU No. 32 Tahun 2004 beserta turunannya yaitu PP No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Penjelasan Pertama: UU No. 32 Tahun 2004, pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah hanya terdiri dari: 1)    Pendapatan Asli Daerah 2)    Dana perimbangan 3)    Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa seluruh pendapatan daerah selain  PAD  dan  dana  perimbangan,  yang meliputi  hibah,  dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (pasal 164). Penjelasan Kedua: PP No. 55 Tahun 2005, Paragraf Keempat, sub pembahasan DBH SDA Minyak Bumi, pasal 21&22 mengatur bahwa DBH SDA Minyak Bumi berasal  dari  penerimaan  negara  sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah Kab/Kota atau Provinsi yang  bersangkutan  setelah  dikurangi  komponen  pajak  dan pungutan lainnya

Menelisik PNBP Minyak dan Gas Bumi Aceh (1)

Gambar
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ Dalam perkembangan desentralisasiIndonesia pasca orde baru  Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan keuangan antar daerah melalui kebijakan Dana Perimbangan yang terbagi dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan dari propinsi dimana PNBP Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam. Dua tulisan saya terdahulu telah menggambarkan tentang paradigma dana bagi hasil sda minyak dan gas bumi terkhusus untuk Aceh (a) d an (b)   Sumber informasi utama yang dapat diakses secara umum tentang PNBP minyak dan gas bumi adalah Peraturan Kementerian Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dimana untuk tahun anggaran 2013 dimutakhirkan oleh PMK Nomor 20/PMK.07/2014  tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang perkiraan Alokas