Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2014

Telaah Kritis terhadap Polemik RPP Migas Aceh

Tulisan ini merupakan telaah kritis terhadap polemik PP Migas Aceh yang tidak mendapatkan titik-temu antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh disebabkan oleh beberapa tuntukan dalam Draft RPP tersebut yang salah satunya kembali mencuat adalah split bonus antara pusat dan daerah. Dalam draft RPP Migas, pada pasal 71 dan 72 disebutkan bahwa bonus tanda tangan dan bonus produksi harus dibagikan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu maka perlu dikaji tentang kerangka hukum yang menjadi landasan dalam pembahasan tentang penerimaan negara, baik yang mengatur tentang penerimaan Aceh secara khusus maupun penerimaan negara secara umum . Kerangka Hukum Penerimaan Aceh secara Khusus Landasan hukum tentang penerimaan Aceh yang berlaku khusus (lex specialis) hanya terdapat pada UU No. 11 Tahun 2006tentang Pemeritahan Aceh . Pada Bab XXIV, pembahasan tentang Keuangan, pasal 179 s/d 201, telah secara eksplisit menjelaskan tentang penerimaan Aceh dari sumber daya hidrokarbon M